Potensi Kegagalan
Hasil pengamatan di lapangan mencatat beberapa kemungkinan
kegagalan pemerintah dalam mencapai target investasi Rp 160 triliun
tersebut.
Pertama, faktor infrastruktur yang acapkali mengganjal berbagai
rencana investasi di dalam negeri. Selain itu, kendala infrastruktur
juga meningkatkan cost atau biaya tinggi yang harus dikeluarkan
investor, bahkan sebelum investasi diwujudkan. Akibatnya, banyak
investor yang mengeluhkan investasi di Indonesia sebagai investasi yang
merugikan dibanding dengan investasi di negara kawasan Asia Tenggara.
Hal ini tentu sangat merugikan Indonesia dalam menarik potensi investasi
dari seluruh dunia.
Kedua, faktor regulasi pemerintah yang kerap menjadi
kontraproduktif bagi kegiatan perekonomian Indonesia, utamanya bagi
kegiatan investasi yang direncanakan pada seluruh wilayah dan daerah.
Ditambah lagi masih terjadi perbedaan penerapan peraturan dan
Undang-Undang (UU) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(pemda). Akibatnya, potensi investasi menjadi seret karena banyaknya
prosedur dan besarnya biaya yang harus ditanggung investor, padahal
investasi belum berjalan sama sekali.
Ketiga, ego sektoral yang terjadi diantara instansi pemerintah,
sehingga berdampak pada lambatnya eksekusi dari berbagai sektor
investasi yang direncanakan. Hal ini berakibat pada membengkaknya
pembiayaan yang harus ditanggung para investor, sementara kepastian dari
perijinan dan berjalannya suatu investasi tidak bisa diperoleh. Jika
tidak, maka berbagai regulasi pemerintah sulit diimplementasikan sesuai
perencanaan awal. Bahkan, akan sangat merugikan bagi perekonomian
Indonesia sebab akan banyak sektor investasi yang terkena imbas ego
sektoral itu.
Jangan Digantung-gantung
Saat ini, seluruh sektor investasi di Indonesia sangat membutuhkan
kebijakan pemerintah yang jelas dan tepat. Sehingga, jika ada kebijakan
pemerintah yang digantung-gantung, maka dipastikan akan kembali
menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Akibatnya, laju
perekonomian terhalang. Itu sebab, setelah pemerintah menetapkan suatu
kebijakan maka harus segera diikuti dengan membuat program yang dapat
mengkompensasi sektor investasi, yang akan terlihat dengan adanya solusi
yang win-win.
Mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah tidak boleh berdiam diri dan
melakukan pembiaran terhadap kendala-kendala yang tengah berlaku di
dalam perekonomian Indonesia. Tujuannya jelas, untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif, dan dengan iklim kondusif akan meningkatkan
investasi secara signifikan. Implikasinya adalah, terjadi penciptaan
lapangan kerja yang signifikan pula di berbagai daerah yang dimasuki
investasi tersebut. Dan pada akhirnya, investasi itu akan mampu
mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Hal ini sangat
sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan pemerintah, yaitu pro
growth, pro poor, dan pro job.
Langkah-Langkah Antisipatif
Upaya serius yang harus dilakukan pemerintah ke depan adalah, harus
membenahi berbagai kendala tersebut secara intens dan terpadu. Sehingga
target investasi yang dipatok pada angka yang cukup moderat itu, dapat
secara optimistis tercapai.
Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemda juga harus
diberlakukan secara simultan dan efektif, untuk menjaga program dan
target pencapaian berada dalam koridor yang aman dan positif. Apalagi
jika mencermati berbagai potensi investasi di seluruh daerah Indonesia,
yang memiliki nilai tambah (value added) cukup tinggi bagi perekonomian
Indonesia.
Selain itu, minat investasi asing maupun domestik untuk masuk ke
Indonesia sangat tinggi. Karena Indonesia menjadi salah satu negara di
dunia yang mampu menjaga tingkat pertumbuhan ekonominya pada tataran
positif, dibandingkan dengan berbagai negara lain di dunia.
Tangkap Peluang
Karena itu, jika membandingkan kendala yang ada dengan potensi
serta value added investasi di daerah, maka optimistis pencapaian
investasi menjadi suatu keniscayaan untuk terlaksana. Namun, jika
keinginan politik dan pemerintah tidak sekuat harapan investor yang coba
dituangkan dalam tulisan ini, maka target investasi menjadi suatu
kemustahilan untuk tercapai. Dengan demikian, untuk mencapai target
investasi maka seluruh peluang dan potensi yang ada harus ditangkap
secara bijak.
Mengakhiri tulisan ini, kami menghimbau dan mengingatkan pada
seluruh stakeholders bahwa kekayaan Bumi Pertiwi Indonesia haruslah
dinikmati pertama-tama oleh masyarakat Indonesia, yang ditujukan bagi
kesejahteraan masyarakat. Karena itu, langkah nyata dan implementasi
kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan investasi Indonesia,
mutlak diperlukan.
Ayo maju, bersama kita bisa!
0 komentar:
Posting Komentar